Coba jabarkan pelaksanaan demokrasi di indonesia sejak rezim orde lama, orde baru, reformasi dan saat ini.

  Pemerintahan Orde Lama berakhir setelah keluar Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang dikuatkan dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Sebagai pengganti masa Orde Lama, maka muncul pemerintahan Orde Baru dengan dukungan kekuatan TNI-AD sebagai kekuatan utama.
Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru ditandai perbedaan, yaitu dilaksanakan pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia lebih dari lima kali untuk memilih anggota DPRD  tingkat I, DPRD tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut kemudian membentuk MPR yang bertugas menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Dari hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk pemerintahan tidak pernah mengalami pergantian, hanya pejabat setingkat menteri yang silih berganti. Namun terjadi kemajuan pesat di bidang pembangun secara fisik dengan bantuan dari negara asing yang memberikan pinjaman lunak. Oleh karena besarnya pinjaman yang menjadi beban pemerintah, bersamaan dengan krisis ekonomi maka pemerintahan menjadi goyah.
Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaandari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei1998. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR –MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden sertaterbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis

DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA (5 JULI – 1 MARET 1966)Merupakan periode Demokrasi terpimpin yang memiliki pengertian menurut Tap MPRS VIII/MPRS/1965  yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di anatara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom”. Adapun ciri-ciri dari demokrasi terpimpin : 1)     Dominasi presiden 2)     Terbatasnya peran partai politik 3)     Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.   Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi pada saat itu hanya merupakan kehendak dari presiden dalam rangka menempatkan diri sebagai satu-satunya lembaga yang paling berkuasa, demokrasi ini dinilai telah menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi.   DEMOKRSI PADA MASA ORDE BARU Pelaksanaan demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Yakni demokrasi yang menjadikan pancasila sebagai landasan ideal, dan UUD 1945 dan Tap MPR sebagai landasan formal. Pada masa ini juga telah menjadi Indoktrinisasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) oleh pemerintah Orde Baru.   Dalam perkembangan selanjutnya Orde Baru telah melakukan banyak penyimpangan sebagai beriku : 1)   Pemusatan kekuasaan  di tangan presiden, 2)   Pembatasan hak-hak politik rakyat, 3. 3)   Pemilu yang tidak demokratis 4)   Pembentukan lembaga ektrakonstitusional 5)   Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),    PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA REFORMASI Pada masa ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara demokratis. Diantaranya: Keluarganya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai wal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional, seperti ketetapan MPR dan Undang-UndagMelakukan proses peradilan bagi para pejabat negara dan pejabat lainnya yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan.Adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luasPembebasan sejumlah narapidana politik semasa orde baruMelaksanakan pemilu 1999 yang babas dan demokratis dengan diikuti banyak partai politikKebesan Pers yang luas termasuk tidak adanya pencabutan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers).Terbukanya kesempatan yang luas dan bebas untuk warga negara dalam melaksanakan domkrasi di berbagai bidang.   Beberapa tuntutan Reformasi diupayakan penyelesainnya seperti: Pengadilan bagi para pejabat negara yang korupsiPemberian prinsip otonomi yang luasa kepada daerah otonomPengadilan bagi para pelaku pelanggarn Hak Asasi Manusia   Keseluruhan pembaruan politik di era reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan sebagai berikut: Kemerdekaan Pers.Kemerdekaan membentuk partai politikTerselenggarakannya pemilu demokratisPembebasan narapidana politik dan tahanan politikPelaksanaan otonomi daerahKebebasan berpolitik