penyebab krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin

Mata pelajaran: IPS Sejarah

Kelas: XII SMA

Kategori: masa demokrasi terpimpin

Kata kunci: Penyebab, krisis ekonomi, demokrasi terpimpin

Kode kategori berdasarkan kurikulum KTSP:12.3.6

=========================================

 

JAWABAN:

 

Penyebab krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin:

a.Adanya kekacauan politik pada masa demokrasi liberal.

b.Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia sehingga IMF tidak memberikan pinjaman dana kepada Indonesia.

c. Adanya kebijakan dari menteri DJUANDA yang mengurangi subsidi dan memeangkas anggaran dana pemerintah.

d. Adanya kebijakan Soekarno yang lebih menguntungkan golongan kiri dan menolak segala hal yang berhubungan dengan dunia barat.

 

 

PEMBAHASAN LEBIH LANJUT:

 

Karena adanya krisis ekonomi tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi antara lain:

a.Membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)

b.Menurunkan nilai uang (Devaluasi)

c.mencetuskan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

d.Kebijakan pemerintah lainnya

 

 

Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop). Kotoe bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk Kesop adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan.

 

Pada tahun 1963, Depernas dibanti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. BAPPENAS bertugas:

a.Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

b.Mengawasi pelaksanaan pembangunan.

c.Menilai kerja mandataris MPRS.

 

Devaluasi dilakukan dengan tujugan guna mengatasi inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut :

a.Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00.

b.Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00

c.Semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.

 

Deklarasi ekonomi (dekon) dibentuk pada tanggal 28 Maret 1963. Pembentukan dekon dengan tujuan guna menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

 

Karena adanya defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang, sehingga menambah berat beban inflasi.

 

Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal Miliki Negara. Bank tersebut kedudukannya di bawah urusan menteri bank sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia.

 

 

Semoga bermanfaat :)

(Lt)